Banjarmasin (ANTARA) - Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Pansus II DPRD Kalsel) mengharapkan agar regulasi ketahanan pangan juga perlindungan terhadap produsen pertanian.
"Regulasi terkait ketahanan pangan hendaknya juga bisa memberikan perlindungan kepada produsen penghasil pertanian, tidak hanya menekankan pada perlindungan konsumen, sehingga keduanya bisa sinergis," ujar Ketua Pansus II H. Jahrian ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu.
Baca juga: DPRD Kalsel: Usaha tambang harus jamin keberlanjutan lingkungan
Jahrian mengatakan itu usai Pansus II DPRD Provinsi Kalsel studi komparasi ke Jawa Barat (Jabar) pada 12-14 Juni 2025.
“Kita jangan hanya menekankan pada perlindungan konsumen, tapi juga perlindungan produsen," tegas Jahrian.
Untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan, Jahrian mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, agar memberikan tambahan pelajaran ekstrakurikuler bagi para pelajar mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi
"Seperti pelajaran bagaimana cara menanam padi maupun tanaman pangan lainnya," ujar Jahrian.
Jahrian mengaku terkesan dengan paparan dari Pelaksana tugas (Plt) Kabid Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Peternakan (DKPP) Jabar Nenny Fasyaini beserta jajaran.
Baca juga: Pansus ingin pastikan RPJMD Kalsel 2025-2029 dokumen berkualitas
Pada kesempatan itu, Jahrian memberi masukan kepada DKPP Jabar agar menggalakkan pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga dalam rangka penguatan ketahanan pangan keluarga.
“Pekarangan juga sangat penting dimanfaatkan untuk ketahanan pangan, seperti di Kalsel, kita juga merencanakan demikian." ungkap Jahrian.
Sementara, Pelaksana Tugas Kabid Ketersediaan dan Distribusi Dinas Ketahanan Pangan Peternakan (DKPP) Provinsi Jabar Nenny Fasyaini beserta mengapresiasi kunjungan kerja Pansus II DPRD Kalsel.
"Melalui paparan program ketahanan pangan yang saya sampaikan bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi Kalsel," ujar Nenny Fasyaini.
Baca juga: Supian HK nyatakan siap berkolaborasi tingkatkan infrastruktur dan pelayanan kesehatan