Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan (Kemenkum Kalsel) menggandeng 11 Pemberi Bantuan Hukum (PBH) terakreditasi dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

"Kami baru saja melaksanakan penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum tahun 2025 bersama 11 PBH," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti di Banjarmasin, Jumat.

Baca juga: Kemenkum Kalsel ikuti apel pegawai dan halal bihalal Idul Fitri bersama Menko Kumham Imipas

Sebagai langkah pengawasan, Nuryanti menegaskan Panitia Pengawas Daerah akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum, guna memastikan bahwa layanan hukum yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat miskin secara efektif.

Pihaknya pun akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi agar tujuan Undang-undang Bantuan Hukum dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

Nuryanti juga mengajak seluruh Ketua atau Direktur PBH untuk memaksimalkan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan layanan hukum gratis kepada masyarakat tidak mampu, sesuai Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum.

"Kami berharap semakin banyak masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis," ucapnya.

Baca juga: Kemenkum harmonisasi Raperbup HST terkait manajemen persampahan

Di sisi lain, dia menyampaikan apresiasi kepada seluruh PBH atas capaian kinerja tahun sebelumnya.

Hal ini dibuktikan dengan realisasi penyerapan anggaran bantuan hukum pada 2024 sebesar 99,95 persen.

Pada periode 2025–2027, terdapat peningkatan jumlah PBH terakreditasi di Kalimantan Selatan.

Sebanyak empat PBH baru mendapatkan akreditasi, sehingga total menjadi 11 PBH terakreditasi.

Namun demikian, Nuryanti juga menyampaikan anggaran bantuan hukum pada tahun 2025 mengalami penyesuaian akibat kebijakan efisiensi.

"Kami harap hal ini tidak menyurutkan kualitas pelaksanaan bantuan hukum di Kalimantan Selatan," jelasnya.

Baca juga: Menkum tekankan transformasi digital dan apresiasi ASN berprestasi dalam momen Halal Bihalal

 
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalsel Nuryanti Widyastuti saat penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum tahun 2025 bersama 11 PBH di Banjarmasin, Senin (14/4/2025). (ANTARA/Firman)

Pewarta: Firman

Editor : Taufik Ridwan


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2025